Gubernur Kalsel H Muhidin mendorong pihak pengelola perusahaan daerah PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), untuk menggali segala potensi sumber pendapatan yang ada, sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar untuk pemerintah daerah setempat.
Salah satu yang dianggap perlu adalah pembenahan aturan bersama berkaitan bagi hasil kegiatan pengerukan alur Sungai Barito yang dilakukan PT Ambaoers bersama PT Pelindo III.
Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel saat berhadir didampingi istri Ketua TP PKK Hj Fathul Jannah Muhidin pada peringatan 22nd Anniversary Celebration, Halal bihalal dan Costumer Gathering PT Ambang Barito Nusapersada (Ambapers), pada Kamis (23/04), di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Selain itu ujar Gubernur H Muhidin, perlu juga dipikirkan aturan soal pembayaran kontribusi bagi angkutan kargo, namun khusus angkutan kebutuhan pokok, tidak perlu dikenakan biaya.
"Untuk pendapatan, gali terus, sehingga menambah pendapatan pemerintah provinsi," pesan Gubernur.
Diketahui, PT Ambapers Banjarmasin mengelola bagi hasil dari retribusi jasa alur Ambang Sungai Barito ("channel fee") melalui skema kerjasama B2B (Business to Business) dengan BUMD dan BUMN, dengan fokus kontribusi berupa dividen serta PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sekitar 8% selama 20 tahun sesuai regulasi konsesi.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama PT Ambapers, Zulfadli Gazali menyebut, keberadaan Alur Barito yang dikelola pihaknya telah membawa dampak makro ekonomi yang sangat signifikan. Alur ini tidak lagi bergantung pada pasang-surut air sungai.
Secara tidak langsung, hal ini mendongkrak perekonomian regional yang tercermin dari kelancaran arus barang dan logistik, stabilisasi biaya transportasi baik keluar maupun masuk pelabuhan, yang pada akhirnya berdampak langsung pada stabilitas angka inflasi daerah.
Dikatakan, peran Ambapers dalam menjaga konektivitas antara sektor industri, pertambangan, pertanian, dan pelabuhan transit telah menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan Indonesia Timur.
"Tanpa alur yang aman dan stabil, rantai pasok akan terhambat. Ambapers hadir sebagai solusi," ucap Zulfadli.
PT Ambapers adalah perusahaan milik pemerintah daerah yang mengantongi konsesi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk pengelolaan alur Ambang Sungai Barito.
Perusahaan yang didirikan tahun 2004 ini merupakan pioner dan pengelola alur pelayaran komersial pertama di Indonesia yang digagas untuk menyelesaikan masalah kronis pendangkalan alur pelayaran di muara sungai Barito.
Turut hadir, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Kepala BNN Provinsi Kalsel Brigjen Pol Asep Taufik, Kepala BIN Daerah Kalsel Kombes Pol Sentot Adi Dharmawan, Komandan Lanal Banjarmasin Letkol Laut (P) Galih Nurna Putra, Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb Hilman LP Ambarita, dan yang mewakili forkopimda lainnya.
Kemudian, Direktur PT Bangun Banua Afrizaldi, Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin Heri Purwanto, Wakil Walikota Banjarmasin Hj Ananda, Dirut Bank Kalsel Fahrudin, sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov, pimpinan perbankan, dan mitra kerja PT Ambapers.
Dalam kegiatan, dilakukan dialog bertema "Optimalisasi Kanal Barito sebagai Poros Logistik Indonesia Timur" yang menghadirkan pembicara Hj Ananda (Wakil Wali Kota Banjarmasin), Zulfadli Gazali (Direktur Utama Ambapers), Afrizaldi (Direktur Utama PT Bangun Banua) dan Perwakilan Pelindo Kalsel.
Acara diakhiri dengan pemotongan nasi tumpeng, penyerahan penghargaan (costumer award) kepada mitra kerja, dan bantuan sosial kepada anak-anak Panti Asuhan Rumah Harapan di Banjarmasin. (sal/adpim)
Paanum
Tags
pemprov kalsel