Banjarmasin — WartaPutraBalangan.Com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menggelar Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota 2025, Rabu (22/4). Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR menerima langsung rekomendasi atas LKPJ tersebut, didampingi pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda serta kepala SKPD.
Forum ini menjadi titik krusial untuk menguji sejauh mana kinerja pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Dalam pernyataan yang menegaskan arah kebijakan ke depan, Yamin menyampaikan, “Rekomendasi DPRD ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bahan evaluasi nyata untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan kebijakan berdampak langsung bagi masyarakat."
Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan publik tentang apa yang sebenarnya berubah usai laporan tahunan disampaikan, apakah hanya berhenti di meja rapat atau benar-benar diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Salah satu poin krusial yang saat ini masih menjadi sorotan utama adalah terkait persoalan sampah. Pemerintah kota mengakui bahwa upaya perbaikan masih berlangsung, mulai dari sosialisasi pemilahan sampah, pengurangan plastik, hingga pengolahan dari sumber. "Kami terus mendorong perubahan perilaku masyarakat. Pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus dimulai dari rumah tangga," lugasnya.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menegaskan bahwa rekomendasi yang lahir dari pembahasan lintas komisi bukanlah tanpa dasar. “Ada sejumlah catatan penting, mulai dari persoalan sampah, banjir, hingga sektor pendidikan. Ini hasil evaluasi menyeluruh, dan harus ditindaklanjuti secara konkret, bukan parsial,” ujarnya. Ia juga mengingatkan bahwa masih adanya tumpukan sampah di TPS menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan belum berjalan optimal.
Di tengah tekanan volume sampah yang mencapai ratusan ton per hari, Banjarmasin juga tengah mengembangkan kerja sama lintas daerah serta mengusulkan teknologi pengolahan berbasis energi sebagai solusi jangka panjang.
Jika mampu dikelola dengan baik, kekuatan kolaborasi antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat dapat mempercepat perbaikan layanan publik. Sebaliknya, tanpa pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, rekomendasi berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa dampak nyata.
Pemerintah Kota Banjarmasin sendiri mulai mengarahkan solusi yang lebih terstruktur. Selain fokus pada pengelolaan sampah, langkah lain juga mencakup peningkatan layanan kesehatan melalui pengembangan puskesmas menjadi rumah sakit, normalisasi sungai untuk mengurangi banjir, hingga penguatan tata kelola keuangan daerah agar lebih tepat sasaran. Komitmen penganggaran rutin serta kerja sama dengan berbagai pihak disebut sebagai strategi untuk memastikan program tidak berhenti di perencanaan.
Paanum
Tags
pemkot banjarmasin