Gubernur Kalsel H. Muhidin Pimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025

Gubernur Kalsel H. Muhidin Pimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025

Banjarbaru – WartaPutraBalangan. Com, Gubernur Kalsel, H. Muhidin didampingi Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan memimpin Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Tahun 2025, yang berlangsung di halaman RTMC Ditlantas Polda Kalsel, KM 21 Landasan Ulin, Banjarbaru, Selasa (4/11/2025) pagi.

Apel tersebut melibatkan ratusan personel gabungan dari Polda Kalsel, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, BASARNAS, BNPB serta berbagai stakeholder terkait lainnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari apel siaga yang digelar serentak secara nasional dalam rangka menghadapi potensi cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi.

BMKG melaporkan bahwa sekitar 44 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan, dengan potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan gelombang tinggi. Fenomena La Niña yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2026 juga menjadi perhatian serius bagi seluruh unsur penanggulangan bencana.

Pada kesempatan itu, Gubernur H. Muhidin bersama Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan

melakukan pemeriksaan pasukan sekaligus memastikan kesiapan personel dan peralatan tanggap darurat di lapangan.

Dalam amanatnya, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dibacakan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin menegaskan bahwa apel kesiapsiagaan merupakan bentuk pengecekan kekuatan personel serta sarana dan prasarana dalam menghadapi bencana. Langkah ini penting agar seluruh unsur dapat bergerak cepat, tepat, dan bersinergi ketika menghadapi situasi darurat.

“Kecepatan dan ketepatan respons menjadi faktor utama keberhasilan dalam penanganan bencana. Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa harus siap siaga menghadapi setiap potensi bencana demi menjamin keselamatan masyarakat,” tegas Kapolri dalam amanat yang dibacakan Gubernur Kalsel.

Disebutkan pula bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia, karena berada di wilayah Ring of Fire.

Berdasarkan data BNPB hingga 19 Oktober 2025, telah terjadi 2.606 kejadian bencana alam nasional yang mengakibatkan korban jiwa, kerugian ekonomi, serta kerusakan fasilitas umum.

Melalui apel tersebut, Kapolri menekankan delapan poin penting yang harus menjadi pedoman bagi TNI, Polri, dan seluruh stakeholder. Di antaranya adalah peningkatan deteksi dini, memastikan kesiapan sarana-prasarana, memberikan edukasi kepada masyarakat, melaksanakan simulasi secara berkala, serta memperkuat empati dalam pelayanan kepada korban bencana.

“Kita diberi amanah oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya, termasuk ancaman bencana. Negara harus selalu hadir dalam setiap situasi,” kutip Gubernur Kalsel dalam amanat Kapolri.

Usai Apel, Gubernur Kalsel, H. Muhidin bersama Kapolda Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kabinda Kalsel, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Dandrem 101/Antasari, Danlanud Syamsudin noor Banjarmasin, Kepala BPBD Kalsel, Basarnas, BPPB meninjau secara langsung peralatan SAR dan fasilitas penanggulangan bencana yang akan digunakan dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di wilayah Kalsel.

Kegiatan apel ini diakhiri dengan sesi foto sebagai simbol komitmen bersama dalam menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat menghadapi musim penghujan tahun 2025–2026.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin ditemui usai kegiatan menegaskan pentingnya langkah pencegahan dan kesiapsiagaan bersama menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di daerah ini.

“Mudah-mudahan kita siap bersama-sama menghadapi bencana ekstrem seperti banjir, sehingga dampaknya tidak terlalu besar bagi masyarakat Kalsel,” ujarnya.

Selain itu, Ia menambahkan, salah satu langkah konkret yang segera dilakukan adalah perbaikan dan normalisasi saluran air di berbagai titik rawan genangan.

Upaya tersebut akan dilakukan melalui koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, guna memastikan tidak ada saluran air yang tersumbat atau mengalami hambatan.

“Dengan koordinasi dan gotong royong, kita harap upaya pencegahan ini bisa meminimalkan risiko bencana,” tutupnya.