Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah tantangan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI dalam kunjungan kerja pada masa reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian Komisi IX DPR RI dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, gizi, kependudukan, serta pengawasan obat dan makanan.
Ia menjelaskan, Kalsel memiliki 242 puskesmas, 51 rumah sakit umum, dan 4.040 posyandu yang didukung tenaga kesehatan dari berbagai profesi. Fasilitas tersebut menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Dari sisi pembiayaan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalsel telah mencapai 98 persen. Atas capaian tersebut, Kalsel menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Madya. Dari jumlah kepesertaan itu, lebih dari 2,4 juta penduduk tercatat sebagai penerima bantuan iuran.
Meski demikian, Syarifuddin mengungkapkan bahwa tantangan masih terdapat pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan sejak dini. Menurutnya, masih banyak warga yang baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika kondisi penyakit sudah memburuk.
Selain itu, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Program tersebut telah berjalan, tetapi jangkauannya dinilai belum merata, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau.
Di tengah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, Kalsel juga menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan akibat kabut asap. Meskipun kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mulai menurun, kondisi cuaca panas dan keberadaan kabut asap membuat kewaspadaan tetap diperlukan.
Pada sektor ketenagakerjaan, Syarifuddin menyampaikan bahwa hingga April 2026, sebanyak 765.320 pekerja di Kalsel telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik dari sektor formal maupun informal.
Namun, perlindungan terhadap pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Petani, nelayan, pedagang, dan pekerja harian termasuk kelompok yang rentan mengalami kecelakaan kerja, sementara sebagian di antaranya belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemprov Kalsel juga tengah mempersiapkan peluang penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan investasi dan kawasan strategis, di antaranya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga serta rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Mekar Putih.
Menurut Syarifuddin, pengembangan kawasan tersebut diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Karena itu, peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja Banua perlu dipersiapkan sejak dini agar mampu memenuhi kebutuhan industri ketika investasi mulai beroperasi.
“Kami berharap melalui kunjungan kerja ini, berbagai masukan dan persoalan yang disampaikan dapat menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga terkait, sehingga menghasilkan kebijakan serta tindak lanjut yang nyata bagi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Kalsel siap memperkuat koordinasi, menyampaikan data dan informasi secara terbuka, serta bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas perlindungan pekerja, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Melalui kunjungan kerja tersebut, pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga berbagai program nasional dapat berjalan lebih efektif dan menjawab kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan. MC Kalsel/Fuz