Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan kesiapannya dalam menghadapi potensi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin yang diwakili Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Hj. Husnul Hatimah, didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra, saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dan Sosialisasi Kesiapsiagaan Menghadapi Dampak Fenomena El Nino secara virtual dari Command Center Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dan diikuti seluruh kepala daerah beserta jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Mendagri menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga kebutuhan pokok, tetapi juga kesiapan pemerintah daerah menghadapi berbagai faktor yang dapat mengganggu pasokan pangan, termasuk dampak El Nino.
"Daerah harus terus memantau perkembangan harga, menjaga kelancaran distribusi barang, memperkuat cadangan pangan, serta mengantisipasi dampak El Nino sejak dini. Jangan menunggu persoalan muncul baru bergerak. Langkah mitigasi harus dilakukan sekarang melalui kolaborasi seluruh pihak," tegas Tito Karnavian.
Mendagri juga mengingatkan bahwa musim kemarau yang lebih panjang berpotensi memengaruhi produksi pertanian, ketersediaan air, hingga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat.
Menanggapi arahan tersebut, Plt. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Hj. Husnul Hatimah mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap menjalankan arahan pemerintah pusat melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, pengendalian inflasi dan kesiapsiagaan menghadapi El Nino merupakan dua agenda yang saling berkaitan karena sama-sama menyangkut keberlangsungan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
"Pak Gubernur H. Muhidin memberikan perhatian besar terhadap stabilitas ekonomi daerah sekaligus kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dunia usaha, hingga masyarakat agar langkah-langkah antisipasi berjalan efektif," ujar Husnul.
Sementara itu, Kepala BPBD Kalimantan Selatan Ronny Eka Saputra mengatakan pihaknya telah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau yang berpotensi memicu karhutla di sejumlah kawasan rawan.
Ia menjelaskan, BPBD bersama TNI/Polri, , pemerintah kabupaten/kota, relawan, serta berbagai unsur terkait telah memperkuat koordinasi pencegahan melalui patroli rutin, pemetaan daerah rawan, pemantauan titik panas, kesiapan personel dan peralatan, hingga edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.
"Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan saat api sudah membesar. Yang paling utama adalah pencegahan. Karena itu kami terus memperkuat patroli, meningkatkan deteksi dini, memastikan sarana dan prasarana siap digunakan, serta membangun koordinasi yang solid dengan seluruh pihak agar setiap potensi kebakaran dapat segera ditangani," kata Ronny.
Menurut Ronny, keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mengurangi risiko karhutla. Oleh sebab itu, BPBD terus mengedepankan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan selama musim kemarau.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap langkah pengendalian inflasi dan mitigasi dampak El Nino dapat berjalan secara terpadu, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga, ketahanan pangan semakin kuat, dan risiko bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan, dapat ditekan semaksimal mungkin. (md/adpim).
Paanum
Tags
pemprov kalsel