Banjarbaru, –WartaPutraBalangan.Com, Ratusan warga dan aktivis yang tergabung dalam Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (10/11/2025) siang.
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Para peserta membawa spanduk dan poster yang berisi aspirasi agar Pemerintah Provinsi Kalsel memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus melakukan evaluasi terhadap tata kelola dan manajemen Bank Kalsel.
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, massa juga mendorong agar lembaga keuangan daerah tersebut tetap mampu menjaga kepercayaan publik dan berperan optimal dalam mendukung pembangunan Kalsel.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, didampingi Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK dan Kabinda Kalsel, Brigjen Pol. Nurullah, menyampaikan bahwa pemerintah provinsi menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kami terbuka terhadap semua masukan masyarakat. Pemerintah Provinsi akan berkoordinasi dengan pihak Bank Kalsel dan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan sesuai aturan,” ujar Gubernur H. Muhidin.
Lebih lanjut, H. Muhidin menjelaskan bahwa dana daerah yang sempat disebut ‘mengendap’ di Bank Kalsel bukanlah dana yang terabaikan, melainkan dana yang ditempatkan dalam bentuk giro dan deposito secara sah sesuai dengan mekanisme keuangan daerah.
Gubernur H. Muhidin, yang turut didampingi sejumlah kepala SKPD lingkup Kalsel, menegaskan bahwa penempatan dana tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku serta berada di bawah pengawasan yang jelas.
“Dana itu tidak mengendap tanpa tujuan, melainkan ditempatkan secara sah dalam bentuk giro dan deposito. Semua sesuai mekanisme pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Gubernur juga menegaskan bahwa pemerintah provinsi memiliki kepentingan besar menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan daerah. Karena itu, setiap isu keuangan akan dijelaskan berdasarkan data resmi dan hasil audit agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Kalsel akan melakukan perbaikan tata kelola keuangan Bank Kalsel dalam satu tahun ke depan serta memastikan setiap kepala SKPD bekerja secara maksimal untuk meningkatkan penyerapan anggaran pembangunan di daerah.
“Pemprov Kalsel melalui Inspektorat dan BPK RI akan memastikan proses evaluasi dan audit berjalan sesuai ketentuan. Pengelolaan dana publik harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tambah H. Muhidin.
Aksi SAKUTU berlangsung kondusif dan berakhir dengan damai. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas perhatian masyarakat terhadap tata kelola keuangan daerah, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengelolaan anggaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan daerah di Kalimantan Selatan semakin kuat dan berkelanjutan. (rfq/adpim/paanum)