Dengan tema “Transformasi Birokrasi Berintegritas: Membangun Budaya Kerja Anti Korupsi, Profesional, dan Berantas Korupsi melalui Reformasi Birokrasi dan Penguatan Pengawasan”, kegiatan ini menjadi momentum refleksi bagi ASN agar tidak sekadar hadir sebagai pelaksana administrasi, melainkan sebagai penggerak perubahan.
“Kemajuan birokrasi tidak cukup hanya dengan teknologi atau sistem digital yang canggih. Kuncinya ada pada budaya kerja dan karakter ASN itu sendiri,” tegas Yamin dalam sambutannya.
Menurutnya, perubahan besar dalam birokrasi harus dimulai dari pembentukan mental dan etos kerja aparatur yang jujur, tangguh, dan berorientasi pelayanan. Ia menilai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kota Banjarmasin dari kategori B menjadi A- (Sangat Baik) menjadi bukti nyata hasil kerja keras seluruh pihak. “Ini bukti bahwa kita berada di jalur yang benar menuju birokrasi modern, transparan, dan melayani. Tapi kita tidak boleh berhenti di sini,” ujarnya.
Yamin mengajak seluruh ASN agar menanamkan nilai-nilai BERAKHLAK berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari.
"Nilai-nilai BERAKHLAK harus hidup dalam tindakan dan keputusan kita setiap hari. ASN Banjarmasin harus jadi agen perubahan, bukan hanya pelaksana administrasi,” katanya menekankan.
Selain membuka acara, Wali Kota juga memberikan apresiasi kepada Inspektorat Kota Banjarmasin yang terus memperkuat sistem pengawasan internal dan membangun budaya anti-korupsi di lingkungan pemerintahan.
Inspektur Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana menegaskan bahwa pembenahan disiplin dan integritas ASN menjadi prioritas utama dalam pengawasan internal pemerintah daerah.
“Kami sudah menandatangani piagam audit internal sebagai komitmen untuk memperketat pengawasan, terutama terkait kedisiplinan pegawai,” ujarnya.
Menurutnya, budaya kerja yang baik berawal dari keteladanan pimpinan SKPD. “Kalau kepala SKPD-nya disiplin, komunikatif, dan bertanggung jawab, bawahannya pasti ikut. Jadi budaya kerja itu menular dari atas,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengawasan yang ketat bukan untuk menakuti, melainkan menciptakan kenyamanan bekerja tanpa rasa takut terhadap pelanggaran.“Kalau nilai integritas sudah tertanam di jiwa, pegawai akan bekerja dengan tenang dan takut melakukan hal-hal yang menyimpang,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Wahyu, peserta Bimtek yang juga menjabat sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin. Ia menyebut, penerapan budaya kerja berakhlak berperan besar dalam peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
“Budaya kerja yang antikorupsi adalah langkah awal membangun integritas ASN. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, visi dan misi Wali Kota akan lebih mudah tercapai,” ujarnya.
Menurut Wahyu, budaya kerja bukan hanya soal kedisiplinan, tetapi juga kesadaran moral untuk tidak menyalahgunakan waktu dan tanggung jawab jabatan. “Korupsi bukan hanya soal uang, tapi juga waktu. ASN harus menyadari delapan jam kerja itu amanah. Kalau waktu kerja digunakan untuk hal lain, itu juga bentuk pelanggaran integritas,” ucapnya.
Ia menambahkan, reformasi birokrasi akan berhasil bila setiap ASN menjadikan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai bagian dari dirinya. “Hulu dari semuanya adalah budaya kerja, dan hilirnya adalah integritas. Kalau integritas kuat, pelayanan publik pasti lebih berkualitas,” tutupnya.
Kegiatan Bimtek ini diikuti oleh seluruh kepala SKPD, pejabat struktural, dan perwakilan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin. Melalui sesi diskusi dan penyusunan action plan, para peserta diarahkan untuk menerapkan nilai-nilai integritas dalam rencana kerja masing-masing instansi.
Pemerintah Kota Banjarmasin berharap kegiatan ini dapat menjadi gerakan kolektif dalam membangun budaya kerja yang sehat, profesional, dan berorientasi pelayanan publik.
Tags
pemkot banjarmasin